Keimigrasian

Pada tanggal 25-27 Oktober 2017, Kepala Kantor Imigrasi Kediri beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon dalam rangka peningkatan wawasan pegawai di bidang substantif dan fasilitatif keimigrasian, guna mendukung Reformasi Birokrasi Kementrian Hukum dan HAM untuk meningkatan pelayanan serta menciptakan Good Governance (Pemerintahan yang baik) yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap,...
Menindaklanjuti Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa kunjungan, dimana Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subjek Bebas Visa Kunjungan yang hingga saat ini berjumlah total 169 Negara. Melalui Bebas Visa Kunjungan tentunya harus juga diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak untuk mengurangi ekses negatif yang mungkin timbul. Penegakan hukum di bidang...
Bekerja di luar negeri merupakan hak dari setiap warga negara, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang benar dan menggunakan jalur yang legal atau resmi sehingga dapat terawasi dan terlindungi oleh Negara. Terdapat empat penyebab utama terjadinya Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui prosedur yang tidak benar (TKI nonprosedural) : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI; Terbatasnya akses informasi pasar...
Dalam hal lalu lintas Orang Asing serta keberadaan dan kegiatannya di wilayah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (selective policy). Esensi dari kebijakan ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan Keimigrasian bagi Orang Asing, yaitu hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Selain penjamin (sponsor) yang bertanggung...
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencabut persyaratan saldo Rp 25 juta dalam tabungan saat proses pengajuan pembuatan paspor baru untuk mencegah TKI nonprosedural. Keputusan diambil karena banyaknya respons yang muncul dari masyarakat terkait persyaratan tersebut. “Sebagai pembuatan kebijakan kami tidak boleh tutup mata. Dari hasil analisa kami terhadap apa yang berkembang di media dan masyarakat, kata Rp 25 juta itu kami...
Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu M Iqbal mengatakan hal itu merupakan upaya penguatan guna mencegah makin maraknya permasalahan TKI di luar negeri. “Edaran yang dibuat oleh Ditjen Imigrasi merupakan respons terhadap semakin maraknya TKI nonprosedural. Karena itu, Kemlu, Kemenkum...