JOMBANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui modus pengantin pesanan yang berkedok perkawinan campuran. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Jombang, serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, dalam sambutannya menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan fenomena yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Di samping aspek positifnya, perkawinan campuran juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana eksploitasi, prostitusi, hingga tindak pidana perdagangan orang.
Menurutnya, diperlukan pemahaman dan kewaspadaan seluruh instansi terkait untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan sejak dini. Sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, KUA, dan Disdukcapil menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Informasi keimigrasian diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat melalui para penyuluh pernikahan dan jajaran KUA, sehingga masyarakat semakin waspada terhadap modus pengantin pesanan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang,” ujar Antonius.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, turut menyampaikan materi mengenai perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), khususnya terkait konsekuensi hukum dan administrasi kependudukan.
Ia menjelaskan bahwa perkawinan campuran memiliki dampak terhadap perubahan status perkawinan dalam dokumen kependudukan, status kewarganegaraan anak, serta pencatatan administrasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara KUA dan Disdukcapil agar perubahan data kependudukan setelah perkawinan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri, Nasrullah, memaparkan materi mengenai modus pengantin pesanan serta aspek keimigrasian dalam perkawinan campuran.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa modus pengantin pesanan umumnya melibatkan perempuan WNI yang dijanjikan keuntungan finansial, mahar dalam jumlah besar, maupun kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri oleh calon pasangan WNA. Namun, setelah perkawinan dan dibawa ke luar negeri, korban berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, hingga penahanan dokumen perjalanan oleh pihak yang mengendalikan mereka.
Sejumlah indikasi yang perlu diwaspadai antara lain proses perkenalan yang berlangsung sangat singkat, pemberian mahar dengan nominal tidak wajar, serta pengurusan paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak calon pasangan WNA.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu pembahasan penting adalah perlunya mekanisme koordinasi antara KUA dan Disdukcapil dalam pembaruan data kependudukan, serta penguatan langkah identifikasi terhadap WNA yang akan melangsungkan perkawinan dengan WNI.
Dalam forum tersebut juga mengemuka usulan penguatan persyaratan administrasi bagi calon pengantin WNA melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, disampaikan pentingnya komunikasi antara KUA dan Kantor Imigrasi apabila ditemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kediri mendorong agar koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi dapat terus ditingkatkan. Para Kepala KUA dan penyuluh pernikahan diharapkan turut berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, mengenai risiko perkawinan campuran yang berpotensi menjadi modus TPPO.
Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengawasan orang asing sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan transnasional.
Penulis: Aulia Salfa Zerlina Makhfudhoh
