Jombang, 10 November 2026 – Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa (10/11).
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik perkawinan campuran yang berpotensi disalahgunakan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan administrasi keimigrasian yang berkaitan dengan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang beserta jajaran, serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa fenomena perkawinan campuran perlu mendapatkan perhatian bersama. Di samping memiliki aspek positif, praktik tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan WNI, bahkan mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
Menurutnya, diperlukan pemahaman bersama dan keterlibatan seluruh instansi terkait untuk mengenali indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran sejak dini. Informasi keimigrasian juga diharapkan dapat diteruskan oleh para penyuluh pernikahan dan jajaran KUA kepada masyarakat sebagai langkah edukasi dan pencegahan agar tidak menjadi korban TPPO.
Dalam kegiatan ini, materi pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, yang membahas perkawinan campuran WNI dan WNA dari perspektif administrasi kependudukan. Materi tersebut mencakup konsekuensi pencatatan perkawinan, perubahan status dalam dokumen kependudukan, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, hingga pentingnya koordinasi antara KUA dan Disdukcapil agar pembaruan data kependudukan dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri, Nasrullah, menyampaikan materi mengenai modus pengantin pesanan dan aspek keimigrasian dalam perkawinan campuran. Dijelaskan bahwa modus pengantin pesanan umumnya melibatkan perempuan WNI yang dijanjikan keuntungan finansial, mahar dalam jumlah besar, maupun kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri.
Masyarakat perlu mewaspadai sejumlah indikasi, seperti proses perkenalan yang berlangsung sangat singkat, janji pemberian mahar dengan nominal fantastis, serta pengurusan paspor dan visa yang dikendalikan oleh calon pasangan WNA. Dalam beberapa kasus, korban berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, hingga penahanan dokumen perjalanan setelah berada di luar negeri.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta. Salah satu pembahasan penting adalah perlunya penguatan koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi dalam mengidentifikasi calon perkawinan campuran yang berpotensi mencurigakan.
Selain itu, turut dibahas peluang kerja sama antara KUA dan Disdukcapil dalam mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat, mekanisme penyampaian informasi keberadaan WNA, serta usulan penguatan kebijakan administrasi bagi WNA yang akan melangsungkan perkawinan dengan WNI.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kediri mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih efektif antarinstansi. Apabila ditemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan, pihak KUA maupun perangkat desa diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kediri untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Penyelenggaraan sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan semangat Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026. Tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, Imigrasi juga hadir menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang optimal, mencegah tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina.
Imigrasi untuk Rakyat!
Penulis: Aulia Salfa Zerlina Makhfudhoh
