Kediri (30/9) — Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri melakukan koordinasi terkait keberlanjutan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri.
Koordinasi tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas kesiapan pelayanan serta berbagai aspek teknis yang diperlukan agar layanan keimigrasian di MPP dapat kembali berjalan. Kabid PTSP DPMPTSP Kota Kediri, Setyo Adi, mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara kedua instansi dan berharap layanan keimigrasian di MPP dapat terus dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa penyesuaian anggaran Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 berdampak pada keterbatasan penyediaan sarana pendukung pelayanan keimigrasian, khususnya perangkat perekaman data biometrik berupa kamera dan fingerprint.
Pemenuhan standar perangkat menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan mempertimbangkan kesiapan sarana pendukung serta keberadaan PKS sebagai dasar hukum kerja sama, pelayanan keimigrasian secara langsung di MPP Kota Kediri saat ini belum dapat kembali difasilitasi.
Meski demikian, Kantor Imigrasi Kediri dan DPMPTSP Kota Kediri berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk mengkaji berbagai solusi teknis dan dukungan anggaran yang diperlukan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang terselenggaranya kembali layanan keimigrasian di MPP Kota Kediri pada masa mendatang, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi.
