Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis IPK dan IKM

334

Jumat (26/06), Kantor Imigrasi Kediri mengundang Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri untuk sharing knowledge kepada pegawai Kanim Kediri mengenai Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Menjadi pemateri kegiatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Kediri – Lilik Wibawati membagikan ilmunya tentang Zona Integritas, WBK, WBBM, serta tips-tips meraih WBK/WBBM.

Dalam paparannya, untuk mendapatkan predikat WBK, komitmen pimpinan serta jajaran dalam mewujudkan zona integritas merupakan modal utama. Terkait penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, dalam memberikan pelayanan publik sangat diperlukan kepastian dan kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian layanan, respon petugas/aplikasi layanan, performa petugas, sarana pelayanan yang memadai, serta penanganan pengaduan. Publikasi ke masyarakat melalui berbagai media tentang cara akses pelayanan juga sangat diperlukan.

Dari aspek penilaian Indeks Persepsi Korupsi, satuan kerja yang sedang berproses membangun ZI diwajibkan telah memenuhi nilai-nilai integritas serta dalam memberikan pelayanan tidak ditemui adanya diskriminasi, tidak ada kecurangan, tidak adanya imbalan, tidak ada calo maupun pungli.

Selain sharing knowledge melalui forum, tim BPS Kab Kediri tersebut juga sempat diminta Kepala Kantor Imigrasi Kediri untuk berkeliling mengamati fasilitas dan inovasi pelayanan Imigrasi Kediri untuk selanjutnya dimintakan saran untuk perbaikan kedepannya.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Rakha Sukma Purnama, kegiatan sharing knowledge tersebut sangat diperlukan karena Kanim Kediri saat ini sedang berproses membangun ZI menuju WBK. Rakha berharap dapat merubah pola pandang masyarakat terhadap kualitas layanan di instansi-instansi pemerintahan yang selama ini dirasa kurang agar menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.